<![CDATA[This research is motivated by the Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), a national curriculum policy innovation integrated with the mental revolution agenda. This policy gave rise to a discourse on character crisis that became the basis for legitimizing changes to the education curriculum in Indonesia. This study aims to analyze how the construction of knowledge and power relations works in the formation of PPK policy through Michel Foucault's governmental perspective. The method used is qualitative research based on literature reviews, a genealogical approach, and analysis of educational policy documents. The results show that PPK is formed through the production of a moral crisis discourse that serves as a basis for policy legitimacy and operates through government mechanisms that direct individuals to internalize character values such as religiosity, nationalism, independence, cooperation, and integrity. The implementation of PPK is not only pedagogical, but also becomes a technology of power that shapes subjects through the normalization of values in the school environment. This study concludes that PPK policy is a practice of power that operates productively through knowledge, discourse, and the shaping of individual behavior within the national education system. Abstrak Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) sebagai bagian dari inovasi kebijakan kurikulum nasional yang terintegrasi dengan agenda revolusi mental. Kebijakan tersebut memunculkan wacana tentang karakter krisis yang menjadi dasar legitimasi perubahan kurikulum pendidikan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konstruksi pengetahuan dan hubungan kekuasaan bekerja dalam pembentukan kebijakan PPK melalui perspektif pemerintahan Michel Foucault. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan genealogis dan analisis dokumen kebijakan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPK dibentuk melalui produksi wacana krisis moral yang berfungsi sebagai legitimasi kebijakan, serta bekerja melalui mekanisme pemerintahan yang mengarahkan individu untuk menginternalisasi nilai-nilai karakter seperti religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Implementasi PPK tidak hanya bersifat pedagogis, tetapi juga menjadi teknologi kekuasaan yang membentuk subjek melalui normalisasi nilai di lingkungan sekolah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan PPK merupakan praktik kekuasaan yang bekerja secara produktif melalui pengetahuan, wacana, dan pembentukan perilaku individu dalam sistem pendidikan nasional. Kata Kunci: formasi diskursif; governmentality Michel Foucault; karakter pendidikan; kurikulum nasional]]>
Copyrights © 2026
