Penelitian ini mengkaji posisi hukum Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam irisan antara regulasi nasional dan fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN–MUI). Fokus utama kajian ini adalah bagaimana hubungan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro beserta peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan fatwa-fatwa DSN–MUI yang menjadi rujukan akad dan produk keuangan syariah di LKMS. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan didukung temuan empiris dari berbagai studi tentang praktik LKMS, termasuk Bank Wakaf Mikro dan BMT. Hasil penelitian menunjukkan adanya dualisme dan tumpang tindih pengaturan antara rezim LKM dan perkoperasian, ketidakjelasan kedudukan fatwa DSN–MUI dalam sistem hukum nasional, serta kelemahan perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan. Di sisi lain, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di banyak LKMS masih cenderung formalistik sehingga belum optimal menjembatani ketentuan fatwa dengan regulasi nasional. Penelitian ini merekomendasikan penguatan harmonisasi regulasi melalui koordinasi formal OJK–DSN MUI, standarisasi peran dan kompetensi DPS, serta penataan kewenangan pengawasan antara OJK dan Kementerian Koperasi agar LKMS dapat berfungsi sebagai instrumen inklusi keuangan yang adil, aman, dan selaras dengan maqāṣid al-syarī‘ah.
Copyrights © 2026