Abstrak (Bahasa Indonesia) Penelitian ini membahas implementasi akad murabahah sebagai bentuk pembiayaan yang paling dominan pada lembaga keuangan syariah di Indonesia. Fokus kajian mencakup dua aspek utama, yaitu penerapan prinsip-prinsip syariah dalam akad jual beli serta perlakuan akuntansi murabahah sesuai PSAK 102. Temuan menunjukkan bahwa murabahah banyak digunakan karena prosesnya relatif sederhana, pendapatan dapat diproyeksikan dengan jelas, dan didukung oleh regulasi resmi. Meskipun demikian, pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya sesuai teori, terutama dalam hal perpindahan kepemilikan, kelengkapan dokumentasi, serta potensi praktik murabahah yang menyerupai kredit konvensional apabila tidak dijalankan sesuai ketentuan syariah. Dari sudut pandang akuntansi, PSAK 102 mewajibkan murabahah diperlakukan sebagai transaksi jual beli nyata yang dimulai dari pengakuan persediaan, pengakuan piutang, serta amortisasi margin secara proporsional atau anuitas. Penelitian ini juga menyoroti hambatan seperti moral hazard, rendahnya pemahaman masyarakat, digitalisasi proses pembiayaan, dan kewajiban kepatuhan regulasi. Secara keseluruhan, murabahah masih relevan sebagai instrumen pembiayaan syariah, namun diperlukan pengawasan lebih ketat, peningkatan literasi, serta praktik operasional yang konsisten agar tetap sesuai prinsip syariah.
Copyrights © 2026