Sistem perlintasan otomatis (Autogate) telah diadopsi secara luas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Indonesia sebagai bagian dari modernisasi tata kelola keimigrasian berbasis teknologi. Namun, pengaturan mengenai pertanggungjawaban hukum atas kegagalan sistem tersebut, baik berupa penolakan palsu maupun penerimaan palsu, belum diatur secara eksplisit. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi pertanggungjawaban hukum atas kegagalan sistem Autogate dan merancang mekanisme pemulihan hukum yang ideal. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan-undangan dan konseptualisasi, didukung kajian kepustakaan atas peraturan-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan pemberitaan resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dua regulasi yang berlaku, yaitu Permenkumham No. 9 Tahun 2024 dan KepMen No. M.IP-19.GR.01.01 Tahun 2025, hanya mengatur mekanisme evaluasi internal-administratif atas kegagalan sistem, tanpa menyediakan kerangka pertanggungjawaban hukum eksternal maupun saluran pemulihan bagi pihak yang dirugikan. Pertanggungjawaban hukum atas kegagalan Autogate dapat dikonstruksikan melalui pendekatan strict liabilitas yang melekat pada Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai pemberi mandat, sementara pemulihan hukum yang ideal lebih tepat dikonstruksikan melalui jalur Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa dibandingkan jalur Keputusan Tata Usaha Negara. Penelitian ini merekomendasikan tiga langkah konkret: kewajiban pemberitahuan resmi, penguatan jalur pengaduan formal yang terpisah dari evaluasi internal, dan mekanisme kompensasi administratif bagi kerugian yang diukur.
Copyrights © 2026