<![CDATA[Hukum pidana memegang peran penting dalam menjaga ketertiban masyarakat dan menegakkan keadilan melalui penerapan sanksi terhadap pelanggaran hukum. Salah satu tindak pidana yang mendapat perhatian khusus adalah penggelapan, yang diatur dalam Pasal 372 KUHPLama dan mengalami pembaruan dalam Pasal 486–487 KUHP Baru. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan sanksi pidana penggelapan dalam kedua KUHP tersebut, membandingkan unsur delik, ancaman pidana, serta implikasinya terhadap praktik penegakan hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi komparatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dari KUHP Lama, KUHP Baru, literatur hukum, jurnal, dan dokumen pendukung lainnya, kemudiandianalisis secara kualitatif. Penelitian ini mengisi keterbatasan kajian sebelumnya yang belum secara komprehensif menganalisis perubahan paradigma pemidanaan penggelapan setelah berlakunya KUHP Nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip penggelapan tetap sama, KUHP Baru menghadirkan sejumlah pembaruan penting. Perubahan tersebut meliputi rumusan delik yang lebih sistematis, penyesuaian ancaman pidana dan kategori denda yang proporsional dengan kondisi ekonomi saat ini, perluasan subjek hukum, sertapengecualian berbasis dampak sosial bagi korban. Pembaruan ini tidak hanya meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memberikan kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan pendekatan hukum pidana modern yang humanistik dan kontekstual. Dengan demikian, reformasi pengaturan penggelapan dalam KUHP Baru diharapkan mampu menciptakan perlindungan hukum yang lebih adil, menumbuhkan efek jerabagi pelaku, dan mendukung terciptanya masyarakat yang tertib dan harmonis.]]>
Copyrights © 2026
