Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh persaingan usaha dan peraturan pemerintah daerah terhadap tingkat penjualan pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan Wisata Jam Gadang Kota Bukittinggi, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kepatuhan regulasi sebagai variabel mediasi. Penelitian dilatarbelakangi oleh meningkatnya aktivitas ekonomi sektor informal di kawasan tersebut, di mana pedagang kaki lima dihadapkan pada persaingan usaha antar pedagang sekaligus dituntut untuk mematuhi kebijakan penataan kawasan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif asosiatif dengan melibatkan 100 pedagang kaki lima sebagai sampel, yang ditentukan berdasarkan pendekatan rule of thumb dari jumlah indikator penelitian. Data dikumpulkan melalui kuesioner berskala Likert dan dianalisis menggunakan metode Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persaingan usaha tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penjualan (t = 0,046; sig. = 0,963), tetapi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan regulasi (t = 9,207; sig. = 0,000). Sebaliknya, peraturan pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penjualan (t = 26,033; sig. = 0,000), namun tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan regulasi (t = 1,068; sig. = 0,285). Selain itu, kepatuhan regulasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat penjualan (t = 1,640; sig. = 0,101) dan tidak mampu memediasi pengaruh persaingan usaha maupun peraturan pemerintah daerah terhadap tingkat penjualan. Nilai R-Square untuk tingkat penjualan sebesar 0,724 menunjukkan bahwa 72,4% variasi tingkat penjualan dapat dijelaskan oleh model. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan penjualan pedagang kaki lima di Kawasan Wisata Jam Gadang lebih dipengaruhi oleh efektivitas kebijakan pemerintah daripada oleh tingkat persaingan usaha atau kepatuhan terhadap regulasi semata.
Copyrights © 2026