Kedudukan notaris sebagai pejabat umum mencakup kewenangan membukukan perjanjian di bawah tangan dalam buku khusus. Dalam praktiknya, ketika terjadi sengketa antara para pihak, notaris kerap ditarik sebagai tergugat dan dimintai pertanggungjawaban atas pencatatan tersebut, sebagaimana terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 33/Pdt.G/2021/PN Cbi dan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 80/Pdt.G/2018/PN Dps. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum dan keadilan bagi notaris dalam sengketa perjanjian di bawah tangan yang dibukukan dalam buku khusus. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, melalui studi kepustakaan terhadap kedua putusan tersebut dan dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi notaris bersifat preventif dan represif untuk mencegah keterlibatan notaris dalam sengketa para pihak. Keadilan bagi notaris diwujudkan dengan tidak menempatkan notaris sebagai pihak yang bertanggung jawab atas isi maupun sengketa perjanjian di bawah tangan, karena kewenangan notaris terbatas pada pencatatan atau pembukuan dokumen tersebut.
Copyrights © 2026