Rekonstruksi Pengaturan Sertifikat Wakaf Elektronik untuk Kepastian Hukum Harta Wakaf di Indonesia

Endah Lestariningsih (Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Kota Semarang Jawa Tengah)
Budi Santoso (Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro Kota Semarang Jawa Tengah)
Sri Handayani Retna Wardani (Fakultas Hukum, Universitas Janabadra Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta)

NOTARIUS
Vol 19, No 3 (2026): Notarius

ABSTRACTThe digitalization of land administration through electronic land certificates has introduced juridical disharmony due to inconsistencies between the legal status of waqf land and the data recorded in the electronic land administration system, potentially creating legal uncertainty. This study aims to analyze the forms of juridical disharmony between electronic land certificates and the legal status of waqf land, as well as their implications for legal certainty and legal protection of waqf property in Indonesia. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the disharmony results from the lack of integration of legal status updates within the electronic land administration system, thereby reducing legal certainty and protection and highlighting the need for data synchronization and regulatory improvements.Keywords: Waqf Land; Electronic Land Certificate; Juridical Disharmony; Legal CertaintyABSTRAKDigitalisasi administrasi pertanahan melalui penerapan sertipikat elektronik masih menghadapi disharmonisasi yuridis, yang ditunjukkan oleh ketidaksesuaian antara status hukum tanah wakaf dengan data dalam sistem administrasi pertanahan sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis bentuk disharmonisasi yuridis antara sertipikat tanah elektronik dan status hukum tanah wakaf serta implikasinya terhadap kepastian dan perlindungan hukum harta wakaf di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan disharmonisasi yuridis antara sertipikat tanah elektronik dan status hukum tanah wakaf terjadi akibat belum terintegrasinya pembaruan status hukum tanah dalam sistem administrasi pertanahan elektronik. Implikasi yuridisnya berupa berkurangnya kepastian dan perlindungan hukum terhadap harta wakaf, sehingga diperlukan sinkronisasi data dan penyempurnaan sistem administrasi pertanahan elektronik.Kata Kunci: Tanah Wakaf; Sertipikat Elektronik; Disharmonisasi Yuridis; Kepastian Hukum.