Rekam medis memiliki posisi strategis dalam sistem pelayanan kesehatan sebagai alat dokumentasi klinis sekaligus alat bukti hukum dalam penyelesaian sengketa medis. Namun, dalam praktiknya, rekam medis tidak selalu berfungsi secara netral. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana rekam medis dapat bertransformasi dari alat bukti objektif menjadi instrumen kekuasaan dalam konteks sengketa pelayanan kesehatan, khususnya terkait isu fraud dan manipulasi data. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketimpangan relasi kuasa (power imbalance) antara tenaga kesehatan dan pasien berpotensi mempengaruhi objektivitas rekam medis. Selain itu, lemahnya sistem pengawasan dan standar dokumentasi membuka peluang terjadinya manipulasi yang berdampak pada keadilan substantif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, transparansi, dan mekanisme audit untuk memastikan rekam medis tetap berfungsi sebagai alat bukti yang sah dan adil.
Copyrights © 2026