Terbitan ini menyoroti bahwa krisis air bukan sekadar persoalan teknis atau ketersediaan sumber daya alam, melainkan arena politik yang sarat dengan ketimpangan gender. Dalam relasi patriarkal, anak perempuan berada pada posisi paling rentan saat akses air bersih dan sanitasi tidak memadai. Kegagalan tata kelola serta infrastruktur air bekerja sebagai kekerasan struktural (infrastructural violence) dan kekerasan perlahan (slow violence) yang memindahkan beban fisik, waktu, mental, hingga emosional kepada anak perempuan. Beban tersebut memicu terjadinya deplesi reproduksi sosial, memicu kekerasan ekologis-gender, serta mengancam kesehatan menstruasi, keselamatan, dan keberlangsungan pendidikan mereka. Kumpulan kajian dalam edisi ini memetakan kondisi "tanggung jawab tanpa kuasa", di mana perempuan dan anak perempuan dibebani tanggung jawab pengelolaan air dan kerja perawatan domestik tanpa memiliki akses ekivalen dalam pengambilan keputusan. Solusi fisik seperti pembangunan infrastruktur semata tidak memadai jika tidak mengubah relasi kuasa. Oleh karena itu, artikel ini menawarkan pendekatan Tata Kelola Air Berbasis Kepedulian (Care-Centered Water Governance) yang mengintegrasikan hak anak, Etika Kepedulian, dan Caring Democracy. Pendekatan ini menuntut redistribusi beban kerja, waktu, dan kuasa secara adil antara negara, korporasi, komunitas, serta rumah tangga, sekaligus menempatkan anak perempuan sebagai subjek hak yang aktif menentukan arah kebijakan ekologis.
Copyrights © 2026