<![CDATA[Penelitian ini bertujuan membahas Koordinasi antara DPRD dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Garut dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat masih menghadapi permasalahan utama, yaitu belum efektifnya mekanisme koordinasi yang ada. Aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui audiensi DPRD seringkali tidak mendapatkan tindak lanjut optimal sehingga menimbulkan ketidakpuasan publik. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi masih menghadapi berbagai hambatan, terutama keterbatasan anggaran, perbedaan prioritas program, lemahnya komunikasi, serta belum adanya standar operasional prosedur (SOP) baku yang mengatur tindak lanjut hasil audiensi. Dari hasil Penelitian diketahui bahwa ditemuka 3 thema meliputi: mekanisme koordinasi lintas lemabaga, tata Kelola pemerintahan daerah, manajemen kompetensi SDM, 10 kategori meliputi: proses koordinasi formal, proses teknis lapangan, perencanaan dan evaluasi, komunikasi dan kolaborasi, sistem lembaga pemerintahan, sistem pengawasan pemerintahan, administrasi pelaporan, kompetensi SDM, pengembangan SDM, soft skil kepemimpinan. 120 code. Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif dengan Pendekatan Naratif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan seketariat DPRD, kabag, staff DPRD dan staff OPD, dan diperkuat dengan dokumentasi rapat serta laporan resmi. Analisis data dilakukan secara tematik untuk menemukan pola koordinasi, hambatan yang muncul, serta usaha yang dilakukan kedua lembaga dalam mengatasinya. Analisis data dilakukan dengan menggunakan alat bantu software Atlas.ti versi 9.]]>
Copyrights © 2025
