<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Pasal tersebut mengatur tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum serta memastikan perlindungan masyarakat melalui upaya pencegahan dan penanggulangan gangguan ketertiban. Dalam praktiknya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan regulasi ini, seperti keterbatasan sumber daya, rendahnya koordinasi antar instansi, serta minimnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui wawancara dan observasi untuk mengumpulkan data. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa meskipun sudah ada upaya dari pemerintah daerah, efektivitas pelaksanaan Pasal 19 masih belum optimal. Diperlukan perbaikan dalam hal peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, serta perbaikan koordinasi antar lembaga terkait untuk memastikan tujuan dari peraturan ini dapat tercapai. Menetapkan langkah-langkah peraturan yang adil dan berkelanjutan dapat menjadi solusi yang tepat untuk menyelesaikan konflik antara penataan ruang kota dan keberadaan pedagang kaki lima.]]>
Copyrights © 2024
