<![CDATA[Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) menuntut adanya koordinasi antar lintas instansi yang efektif, khususnya di wilayah dengan kerentanan geografis tinggi. Artikel ini bertujuan menganalisis dinamika koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan PDPB di Kabupaten Demak dengan menggunakan kerangka collaborative governance Ansell dan Gash. Penelitian mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan analisis dokumen, yang menelaah regulasi primer Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2025, data institusional PDPB Kabupaten Demak tahun 2025–2026, serta literatur empiris terdahulu. Temuan menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi masih terhambat pada tiga dimensi: (1) starting conditions yang ditandai rendahnya kepercayaan antara KPU dan Bawaslu terkait akses verifikasi data; (2) institutional design yang lemah, termanifestasi dalam fragmentasi sistem Sidalih dan SIAK serta absennya aktor lokal dalam desain kelembagaan PDPB; dan (3) paradoks temporal regulasi antara siklus pemutakhiran triwulanan dengan penyerahan data semesteran. Konfirmasi empiris dari data rincian PDPB menunjukkan bahwa pada Triwulan I 2026 terjadi akumulasi pencoretan 9.807 pemilih TMS terdiri dari 3.998 meninggal dan 5.765 pindah keluar yang membuktikan adanya lagging data akibat kegagalan sinkronisasi real-time. Kontribusi artikel ini terletak pada integrasi variabel kerentanan geografis yaitu banjir rob dan mobilitas penduduk ke dalam analisis collaborative governance pemilu, yang selama ini kurang dibahas dalam literatur PDPB.]]>
Copyrights © 2026
