Tinjauan Fikih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Penjualan Ban Bekas

Salman Fachri Fadhlurrahman (Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung)
Ira Siti Rohmah Maulida (Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung)
Liza Dzulhijjah (Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung)

Bandung Conference Series : Sharia Economic Law
447-454

Abstract. This study aims to critically analyze the practice from the perspective of fiqh muamalah and Indonesian Consumer Protection Law (Law No. 8 of 1999). The research explores how the transactions are conducted, whether they align with Islamic principles of fairness, honesty, and transparency, and how they comply with consumer protection standards under national law. This research employs a normative-empirical qualitative method using data collection techniques such as observation, interviews with business owners, and document analysis. The data were examined through descriptive analysis with an inductive reasoning approach. Findings reveal that used tires were sold without clearly disclosing their physical condition, age, or potential risks to consumers. This indicates elements of gharar (uncertainty) and tadlis (concealment) in the Islamic legal view, as well as violations of transparency and accountability principles in consumer protection law. Therefore, legal literacy, ethical awareness, and stronger regulatory oversight are necessary to ensure fair and safe business practices aligned with both Sharia and national legislation. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik tersebut secara menyeluruh melalui perspektif fiqih muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Rumusan masalah mencakup bagaimana pelaksanaan transaksi ban bekas tersebut berlangsung, sejauh mana praktiknya selaras dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi menurut syariat Islam, serta kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan konsumen dalam hukum positif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif-empiris dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dengan pelaku usaha, dan studi dokumen. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan pola berpikir induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penjualan ban bekas dilakukan tanpa pemberitahuan eksplisit kepada konsumen mengenai kondisi fisik ban, usia pakai, maupun risikonya. Hal ini mengindikasikan adanya unsur gharar dan tadlis dalam perspektif fiqih muamalah serta pelanggaran terhadap asas transparansi dan tanggung jawab dalam hukum perlindungan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan edukasi hukum, peningkatan kesadaran etika berusaha, serta penguatan peran lembaga pengawas agar praktik usaha berjalan adil dan aman bagi masyarakat.