<![CDATA[Penelitian ini sangat penting karena Kecamatan Amuntai Tengah merupakan wilayah rawan banjir akibat pertemuan dua sungai besar, sehingga implementasi Perda HSU No. 6 Tahun 2022 mengenai penanggulangan bencana menjadi krusial. Meskipun regulasi telah ditetapkan, terdapat kesenjangan signifikan di lapangan, seperti kerusakan instrumen EWS dan rendahnya kesiapan masyarakat. Oleh karena itu, studi ini dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edwards III. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berada pada kategori kurang baik. Variabel komunikasi mengalami kendala transmisi informasi, sumber daya manusia dan anggaran masih bersifat reaktif, disposisi birokrasi terjebak dalam rutinitas administratif, serta struktur birokrasi mengalami fragmentasi koordinasi yang panjang. Kesenjangan antara regulasi dan realitas ini menyebabkan efektivitas kebijakan rendah, di mana masyarakat lebih mengandalkan inisiatif mandiri daripada sistem resmi pemerintah. Temuan ini menegaskan perlunya reorientasi paradigma anggaran ke arah preventif, standarisasi SOP, serta penguatan sinergi lintas instansi agar ketahanan bencana yang tangguh dan berkelanjutan di akar rumput dapat segera terwujud.]]>
Copyrights © 2026
