Upaya hukum banding dalam sistem peradilan pidana Indonesia secara fundamental dirancang sebagai mekanisme korektif substantif untuk memperbaiki kekeliruan hakim tingkat pertama. Akan tetapi, dalam praktiknya, institusi Kejaksaan telah mereduksi fungsi banding menjadi formalitas prosedural belaka melalui kebijakan default yang mewajibkan pengajuan banding ketika vonis hakim berada di bawah dua pertiga tuntutan pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan filsafat hukum dengan mengintegrasikan Teori Tiga Nilai Dasar Gustav Radbruch, Positivisme Hukum John Austin dan H.L.A. Hart, serta Hukum Progresif Satjipto Rahardjo untuk membongkar patologi struktural di balik fenomena tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa dominasi kepastian prosedural atas keadilan substantif, cengkeraman positivisme yang mengasingkan nurani aparat, dan birokratisasi penuntutan melalui sistem pengawasan serta indikator kinerja telah mengubah jaksa dari penegak keadilan menjadi administrator hukum. Anomali positif dalam kasus Richard Eliezer membuktikan bahwa diskresi penuntutan berorientasi keadilan substantif adalah keniscayaan. Intervensi yurisprudensial melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2026 menandai babak baru pengakhiran perbudakan prosedural. Penelitian ini merekomendasikan reorientasi indikator kinerja, reformulasi paradigma pengawasan, dan emansipasi independensi jaksa dalam menghidupi konsepsi Dominus Litis.
Copyrights © 2026