Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia merupakan persoalan mendasar yang mengancam hak asasi manusia dan kesejahteraan kelompok rentan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif kerangka hukum normatif yang mengatur perlindungan perempuan dan anak dari tindak pidana kekerasan serta mengkaji mekanisme pemulihan korban yang terintegrasi di Indonesia. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan menelaah bahan hukum primer berupa UUD NRI 1945, UU TPKS, UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, serta konvensi internasional yang diratifikasi seperti CEDAW dan CRC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki landasan yuridis yang komprehensif, khususnya dengan hadirnya UU TPKS yang memperkuat mekanisme keadilan restoratif dan hak pemulihan korban (restitusi dan kompensasi). Namun, efektivitas penegakan hukum masih terkendala oleh keterbatasan koordinasi interlembaga, sarana prasarana UPTD PPA di daerah, serta hambatan budaya patriarki. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat penegak hukum dan alokasi anggaran pemulihan korban secara komprehensif.
Copyrights © 2026