Praktik sunat perempuan di Kabupaten Garut merupakan fenomena yang tidak hanya berkaitan dengan kesehatan dan perlindungan anak, tetapi juga dengan keberadaan norma sosial dan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) yang turut mempertahankan praktik tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan living law dalam praktik sunat perempuan serta mengkaji perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban berdasarkan hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, konsep living law, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa living law dapat memberikan legitimasi sosial terhadap praktik sunat perempuan, tetapi keberadaannya tidak dapat menjadi dasar pembenaran apabila bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dan ketentuan hukum nasional. Pengakuan negara terhadap hukum adat memiliki batas ketika praktik yang hidup dalam masyarakat berpotensi merugikan hak, kesehatan, dan tumbuh kembang anak. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis hubungan antara living law dan perlindungan hukum terhadap anak dalam praktik sunat perempuan dengan menempatkan hukum adat dalam batas-batas pengakuan hukum nasional. Penelitian ini berkontribusi pada penguatan perlindungan anak melalui harmonisasi antara pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat, hak asasi manusia, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
Copyrights © 2026