<![CDATA[Pengungkapan wajib dalam laporan keuangan pemerintah daerah penting untuk menyediakan informasi mengenai pengelolaan keuangan publik. Namun, penelitian terdahulu umumnya mengkaji pengungkapan berdasarkan standar akuntansi secara keseluruhan atau akun tertentu, sedangkan bukti mengenai pengungkapan pada tingkat item berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 04 masih terbatas pada cakupan pemerintah daerah yang luas. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat pengungkapan pada pemerintah daerah di Pulau Sumatera tahun 2024, baik secara keseluruhan, berdasarkan klasifikasi pemerintah daerah, maupun pada setiap item pengungkapan wajib. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode analisis isi terhadap laporan keuangan tahun 2024 yang telah diaudit dari 164 pemerintah daerah. Pengungkapan diukur menggunakan 50 item wajib dengan skor satu apabila informasi ditemukan dan nol apabila tidak ditemukan. Hasil penelitian menunjukkan rata-rata tingkat pengungkapan sebesar 92 persen, dengan nilai minimum 82 persen, maksimum 98 persen, dan standar deviasi 4 persen. Rata-rata pemerintah provinsi sebesar 91 persen, sedangkan pemerintah kabupaten dan kota masing-masing sebesar 92 persen. Pada tingkat item, sebanyak 22 item mencapai pengungkapan 100 persen, sedangkan 28 item lainnya berada di bawah 100 persen. Kebaruan penelitian ini terletak pada pemetaan pengungkapan per item terhadap 164 pemerintah daerah, sehingga mengidentifikasi informasi yang telah ditemukan secara konsisten dan item yang masih perlu diperhatikan.]]>
Copyrights © 2026
