<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren kepatuhan formal pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan di Indonesia selama 2014–2024 dengan membandingkan jumlah SPT Tahunan yang dilaporkan dengan jumlah Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT, serta menghitung perubahan jumlah SPT dari tahun ke tahun. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan data sekunder yang bersumber dari Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak. Analisis dilakukan secara terpisah untuk Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil menunjukkan bahwa rasio kepatuhan formal Wajib Pajak Badan berfluktuasi antara 47,42% dan 69,78%, sedangkan rasio Wajib Pajak Orang Pribadi meningkat dari 59,92% pada 2014 menjadi 85,66% pada 2024, dengan puncak 88,60% pada 2023. Laju perubahan jumlah SPT Badan tertinggi terjadi pada 2015 sebesar 23,24%, sedangkan penurunan terbesar terjadi pada 2020 sebesar 7,46%. Pada Wajib Pajak Orang Pribadi, kenaikan terbesar terjadi pada 2016 sebesar 12,16%, disusul tahun 2020 sebesar 11,53%, sedangkan 2023 hanya meningkat 0,10% dan 2024 menurun 5,00%. Perbedaan tren menunjukkan bahwa kepatuhan formal tidak dapat dijelaskan hanya melalui penyuluhan karena data penelitian tidak mengukur intensitas, jangkauan, peserta, anggaran, atau jenis kegiatan penyuluhan. Periode 2021–2024 diperlakukan sebagai periode pascapenerapan efektif jabatan fungsional penyuluh pajak, tetapi penelitian tidak melakukan pengujian kausal antara penyuluhan dan kepatuhan. Keterbatasan tersebut menjadi dasar bagi penelitian berikutnya untuk menguji hubungan penyuluhan, digitalisasi layanan, kebijakan perpajakan, dan karakteristik Wajib Pajak secara empiris.]]>
Copyrights © 2026
