<![CDATA[Penelitian ini menganalisis norma hak kesehatan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dari perspektif sosiologi hukum secara normatif. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teori hukum responsif Philippe Nonet dan Philip Selznick serta teori hukum progresif Satjipto Rahardjo digunakan sebagai kerangka analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma hak kesehatan dalam Pasal 4 UU No. 17 Tahun 2023 telah memenuhi kelengkapan formal dan sejalan dengan amanat Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 34 ayat (3) UUD 1945. Namun, norma tersebut masih lebih dekat pada karakter hukum otonom daripada hukum responsif karena lemahnya mekanisme akuntabilitas, indikator pemerataan, dan keberpihakan eksplisit terhadap kelompok rentan. Analisis normatif sosiologi hukum mengarahkan penguatan melalui penambahan indikator pemerataan yang terukur, prinsip affirmative action, penguatan partisipasi masyarakat, serta mekanisme audit sosial. Penguatan tersebut diperlukan agar norma hak kesehatan tidak hanya lengkap secara tekstual, tetapi juga mampu diarahkan menuju keadilan substantif bagi masyarakat rentan.]]>
Copyrights © 2026
