<![CDATA[Artikel ini menganalisis pertanggungjawaban korporasi atas kejahatan lingkungan di kawasan hutan lindung. Kajian difokuskan pada kapan korporasi dapat dinyatakan bersalah, bentuk tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan, mekanisme penjatuhan sanksi pidana, serta korelasinya dengan narasi film Ghost in the Cell. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang dianalisis secara kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa korporasi dipandang bersalah jika kejahatan lingkungan dilakukan oleh pengusaha, karyawan, atau pihak lain dalam lingkup korporasi demi kepentingan atau kebijakan korporasi. Corporate Culture Theory memungkinkan kesalahan korporasi dilihat dari budaya, kebijakan, dan pembiaran internal, sedangkan untuk kegiatan berisiko tinggi berlaku strict liability. Tanggung jawab korporasi mencakup pidana, perdata, dan administratif, dengan sanksi berupa denda, pencabutan izin, restitusi, ganti rugi, serta pemulihan kerusakan. Mekanisme penjatuhan sanksi mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. Narasi Ghost in the Cell menjadi metafora impunitas dan korupsi sistemik, sehingga penegakan hukum lingkungan harus menjangkau pengambil keputusan dan beneficial owner, bukan hanya pelaku lapangan. Dengan demikian, pertanggungjawaban korporasi menuntut transparansi struktur, kepatuhan, pengawasan berkelanjutan, serta pencegahan sebelum kerusakan terjadi.]]>
Copyrights © 2026
