<![CDATA[Kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan dampak fisik, psikologis, dan sosial sehingga memerlukan perlindungan hukum serta pemenuhan hak korban dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual serta pemenuhan hak restitusi dan hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum diberikan sejak pelaporan hingga pemulihan korban melalui pendampingan, perlindungan identitas dan keamanan, pemberian informasi, rehabilitasi, serta pencegahan viktimisasi berulang. Pemenuhan restitusi telah memiliki dasar hukum, tetapi pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan informasi, persoalan administratif, ketidakseragaman penghitungan kerugian, kemampuan ekonomi pelaku, kendala eksekusi aset, koordinasi antarlembaga, dan keterbatasan fasilitas pemulihan. Penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan koordinasi antarlembaga, pendampingan korban, kapasitas aparat penegak hukum, serta mekanisme restitusi yang lebih efektif dan terintegrasi.]]>
Copyrights © 2026
