Urgensi penerapan keadilan restoratif makin terlihat dari fokusnya pada pengembalian kerugian korban. Meski demikian, perdamaian tetap wajib memperhatikan aspek pidana, tanggung jawab pelaku, serta kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dan optimalisasi keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penipuan dan penggelapan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional di Polres Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa keadilan restoratif dapat menjadi pendekatan penyelesaian perkara yang mengutamakan pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, dan penyelesaian konflik secara proporsional. Penerapannya harus memperhatikan karakteristik tindak pidana, persetujuan sukarela para pihak, perlindungan hak korban, serta prosedur hukum yang berlaku. Optimalisasi keadilan restoratif memerlukan peningkatan kompetensi penyidik, penilaian perkara secara objektif, perumusan kesepakatan pemulihan yang jelas, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kesepakatan. Dengan demikian, keberhasilan keadilan restoratif tidak hanya diukur dari tercapainya perdamaian, tetapi juga dari pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, dan terpeliharanya kepastian hukum.
Copyrights © 2026