<![CDATA[Abstract This article analyzes the legal mechanism for the valuation and auction of perishable confiscated goods, using a case of onion valuation in Pontianak as its focus. This research applies normative legal research with statutory, conceptual, and case study approaches, supported by semi-structured interviews as primary data and primary, secondary, and tertiary legal materials as secondary data. Two problems are examined: 1) how the valuation and auction mechanisms for perishable confiscated goods are currently regulated; and 2) what valuation mechanism is appropriate for the auction of such goods. The research finds that the existing legal framework does not distinguish between perishable and non-perishable confiscated goods in the valuation and auction process, so that the lengthy procedure risks a decline in the economic value of perishable goods before they can be auctioned. An appropriate mechanism should differentiate the handling of perishable goods through priority treatment and a fast-track procedure in order to prevent state losses. It is therefore recommended that the relevant agencies issue a specific standard operating procedure for the valuation of perishable confiscated goods, supported by digitalized submission and the optimal use of e-auction. Abstrak Artikel ini menganalisis mekanisme hukum penilaian dan lelang barang rampasan yang mudah rusak, dengan fokus pada kasus penilaian bawang bombai di Pontianak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan studi kasus, didukung wawancara semi-terstruktur sebagai data primer serta bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai data sekunder. Rumusan masalah yang dikaji meliputi: 1) bagaimana pengaturan mekanisme penilaian dan lelang barang rampasan mudah rusak; dan 2) bagaimana mekanisme penilaian yang tepat dalam proses lelang barang rampasan mudah rusak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum yang berlaku tidak membedakan mekanisme penilaian antara barang rampasan yang mudah rusak dan yang tidak, sehingga prosedur yang panjang menimbulkan risiko penurunan nilai ekonomis barang sebelum sempat dilelang. Mekanisme yang tepat seharusnya membedakan penanganan barang mudah rusak melalui penanganan prioritas dan prosedur cepat (fast track) guna menghindari kerugian negara. Instansi terkait direkomendasikan untuk menyusun standard operating procedure (SOP) khusus bagi penilaian barang rampasan mudah rusak, didukung pengajuan berbasis digital dan optimalisasi e-auction.]]>
Copyrights © 2026
