<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menganalisis kesenjangan (gap analysis) keamanan informasi pada instansi pemerintah di Indonesia menggunakan Indeks Keamanan Informasi (KAMI) versi 5.0 yang dikembangkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Evaluasi difokuskan pada tiga aspek utama, yaitu tata kelola keamanan informasi, pengelolaan risiko, dan kerangka kerja keamanan informasi, kemudian dibandingkan dengan persyaratan ISO/IEC 27001:2022 serta NIST Cybersecurity Framework (CSF). Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar instansi pemerintah masih berada pada tingkat kematangan dasar dengan nilai rata-rata 450 dari total 645 poin. Kesenjangan yang paling signifikan ditemukan pada aspek pengelolaan risiko, implementasi pengendalian keamanan, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi yang belum sepenuhnya memenuhi standar internasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan keamanan informasi masih memerlukan penguatan, baik dari sisi kebijakan, tata kelola, maupun pengendalian teknis untuk meningkatkan efektivitas perlindungan aset informasi. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan penguatan manajemen risiko, peningkatan kepatuhan terhadap ISO/IEC 27001:2022, optimalisasi penerapan NIST CSF, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia sebagai langkah strategis dalam meningkatkan tingkat kematangan keamanan informasi di lingkungan instansi pemerintah Indonesia.]]>
Copyrights © 2026
