<![CDATA[Catcalling merupakan bentuk kekerasan seksual non-fisik yang seringkali dinormalisasi dalam masyarakat Indonesia akibat kuatnya konstruksi sosial yang berakar pada budaya patriarki. Fenomena ini menciptakan realitas sosial di mana catcalling dianggap sebagai candaan atau pujian, yang berimplikasi pada minimnya perlindungan hukum efektif bagi korban. Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi titik balik dalam merekonstruksi catcalling sebagai tindak pidana. Namun, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 ayat (1) yang multi tafsir, justru menghadirkan paradoks: di satu sisi berpotensi menjerat pelaku pelecehan di ruang digital, namun di sisi lain berisiko mengkriminalisasi korban yang menyebarkan bukti. Dengan menggunakan teori pendekatan konstruktivisme sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, jurnal ini menganalisis bagaimana realitas sosial catcalling yang telah terobjektivasi memengaruhi interpretasi dan penerapan UU ITE. Penelitian yuridis-normatif ini menemukan bahwa kekaburan norma dalam UU ITE, ketika bersinggungan dengan konstruksi sosial yang menyalahkan korban, dapat melanggengkan impunitas pelaku dan memperkuat reviktimisasi. Jurnal ini merekomendasikan reformasi legislatif pada UU ITE dan intervensi sosio-edukasi untuk mendekonstruksi normalisasi catcalling demi mewujudkan perlindungan hukum yang substantif.]]>
Copyrights © 2024
