<![CDATA[Pemotongan dan Perlukaan Genitalia Perempuan (P2GP) atau sunat perempuan merupakan praktik tradisi dan anggapan ajaran agama yang masih terus berjalan di Indonesia. Praktik ini dinilai melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan dikategorikan oleh World Health Organization (WHO) sebagai tindakan yang merugikan kesehatan reproduksi serta fisik perempuan. Di Indonesia, aturan mengenai praktik ini sempat berubah-ubah dan menimbulkan kebingungan bagi tenaga kesehatan di lapangan, mulai dari surat edaran pelarangan medikalisasi, adanya SOP sunat perempuan, hingga aturan pencabutannya. Saat ini, pemerintah telah mempertegas pelarangan tersebut melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang secara jelas memerintahkan penghapusan praktik sunat perempuan. Namun, masih terdapat jarak antara aturan hukum dan fakta di lapangan karena kuatnya tekanan sosial, tradisi turun-temurun, serta ketidaktahuan masyarakat mengenai adanya aturan pelarangan baru ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah dalam mencegah praktik P2GP serta menganalisis hambatan penegakan hukumnya di masyarakat. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan untuk meneliti data sekunder, seperti peraturan hukum, jurnal ilmiah, dan laporan resmi pemerintah. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan aturan PP Nomor 28 Tahun 2024 belum berjalan maksimal di tingkat daerah. Hambatan utama di lapangan terjadi karena pemerintah daerah belum memiliki program pencegahan yang nyata, lemahnya pendataan nasional, serta kurangnya pelibatan tokoh adat dan tokoh agama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat.]]>
Copyrights © 2026
