PERAN KEPALA KUA SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF (PPAIW) DALAM PENCATATAN DAN PENDAFTARAN HARTA WAKAF DI KUA BINJAI KOTA

Alya Salsabillah (Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Syekh Abdul Halim Hasan, Binjai)
Muhammad Nur Iqbal (Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Syekh Abdul Halim Hasan, Binjai)
Ines Aulia Dina (Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Syekh Abdul Halim Hasan, Binjai)

Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata
Vol. 1 No. 3 (2026): September: Legal: Jurnal Reformasi Hukum Pidana dan Perdata

Penelitian ini mengeksplorasi fungsi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam hal pencatatan dan pendaftaran aset wakaf di KUA Binjai Kota. Fokus dari penelitian ini tertuju kepada proses administrasi wakaf, tantangan yang dihadapi dalam pencatatan dan pendaftaran wakaf, serta langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi berbagai masalah tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen di KUA Binjai Kota. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Kepala KUA sebagai PPAIW telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Proses pencatatan dan pendaftaran wakaf dilaksanakan melalui berbagai tahapan, yang dimulai dari pemenuhan persyaratan administrasi, pelaksanaan ikrar wakaf, penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW), hingga sertifikasi tanah wakaf oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam pelaksanaannya, KUA Binjai Kota juga memanfaatkan teknologi dengan menggunakan aplikasi SIWAK untuk mempermudah proses administrasi wakaf. Namun demikian, masih ada sejumlah kendala dalam pencatatan dan pendaftaran wakaf, seperti kurangnya kelengkapan dokumen administrasi, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan wakaf, serta adanya masalah terkait status dan sengketa tanah wakaf. Banyak orang yang masih melakukan wakaf secara lisan tanpa pencatatan resmi, yang berpotensi menimbulkan konflik hukum di masa depan. Untuk mengatasi kendala-kendala ini, KUA Binjai Kota mengambil berbagai langkah, termasuk sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan wakaf, pendampingan masyarakat dalam urusan administrasi wakaf, serta peningkatan kerja sama dengan BPN dalam proses sertifikasi tanah wakaf. Melalui tindakan tersebut, diharapkan pengelolaan wakaf dapat lebih teratur, memiliki kepastian hukum, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat.