<![CDATA[Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP sejak 2 Januari 2026 memindahkan diskresi penyidik Polri dari ruang peraturan internal ke ruang undang-undang. Pembaruan itu, bagaimanapun, berhadapan dengan watak tindak pidana khusus yang lazim memuat ancaman minimum khusus, rezim pembuktian tersendiri, dan kepentingan publik yang besar. Artikel ini mengkaji bagaimana paradigma diskresi penyidik Polri dikonstruksikan dalam KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian hasil perubahan 2026, sejauh mana diskresi itu dapat dijalankan dalam tindak pidana khusus, dan bagaimana kontrolnya dirancang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual terhadap bahan hukum primer serta buku terbitan 2021–2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskresi penyidik bergeser dari kewenangan menilai sendiri menurut Pasal 18 UU Polri menjadi diskresi terstruktur yang dibatasi syarat, pengecualian, kewajiban pemberitahuan, penetapan pengadilan, dan praperadilan. Artikel ini menawarkan model tiga zona diskresi, yaitu zona tertutup, zona bersyarat, dan zona prosedural, untuk membaca ruang gerak penyidik dalam tindak pidana khusus. Penelitian menyimpulkan bahwa kepastian hukum baru akan terjaga apabila peraturan pemerintah pelaksana keadilan restoratif diterbitkan dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 diselaraskan dengan KUHAP.]]>
Copyrights © 2026
