Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Global Citizenship of Indonesia (GCI) sebagai instrumen keimigrasian yang ditawarkan pemerintah untuk menjawab kebutuhan ganda kewarganegaraan dari diaspora Indonesia, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasinya pada tahap awal. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen resmi Direktorat Jenderal Imigrasi, serta artikel ilmiah yang relevan, yang kemudian dijelaskan menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa GCI merupakan inovasi yang tetap mempertahankan asas kewarganegaraan tunggal dengan memberikan izin tinggal tetap tanpa batas waktu, layanan terpadu berbasis visa elektronik, dan kewajiban pelaporan lima tahunan. Namun implementasinya masih menghadapi kendala empat, yaitu kebijakan komunikasi yang belum menjangkau kelompok sasaran secara luas, yang ditunjukkan oleh sebelas pelamar baru hingga Februari 2026; regulasi pelaksana dan prosedur operasional baku yang belum tuntas; persyaratan jaminan keimigrasian yang relatif berat bagi eks WNI; serta hak turunan di bidang ketenagakerjaan, pertanahan, dan pendidikan yang memerlukan koordinasi lintas kementerian. Penelitian ini merekomendasikan propaganda eksekutif yang eksplisit, harmonisasi hak pemegang GCI lintas sektor, dan sosialisasi strategi yang bertumpu pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
Copyrights © 2026