Provinsi Papua Barat mencatatkan laju pertumbuhan ekonomi makro yang eksponensial, tetapi capaian tersebut dibayangi oleh kerentanan struktural akibat ketergantungan absolut pada sektor ekstraktif. Di sisi lain, upaya percepatan infrastruktur berkelanjutan yang diamanatkan dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022-2041 terbentur oleh keterbatasan ruang fiskal konvensional . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan rekomendasi kebijakan komprehensif terkait optimalisasi skema blended finance sebagai solusi bagi proyek infrastruktur strategis di Papua Barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada rencana pembangunan Jembatan Pepera 1969 di Kabupaten Manokwari. Data dikumpulkan melalui studi literatur, dokumen kebijakan resmi. Skema blended finance sangat esensial untuk menggeser paradigma ekonomi ekstraktif menuju pembangunan berkelanjutan. Dana Abadi Daerah (DAD) Papua Barat berpotensi besar untuk difungsikan sebagai mitigasi risiko dan dana pendamping untuk memobilisasi modal swasta maupun donor internasional. Namun, implementasinya masih dihadapkan pada kendala kapasitas kelembagaan, kompleksitas birokrasi, dan asimetri informasiOptimalisasi kebijakan blended finance di Papua Barat membutuhkan penguatan kapasitas institusional serta integrasi pangkalan data proyek melalui Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP). Selain itu, inovasi teknologi desentralisasi seperti smart contract berbasis blockchain direkomendasikan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas aliran dana.
Copyrights © 2026