Kebijakan Mahkamah Konstitusional yang menolak mengeluarkan masa ketua partai politik dengan dalih kebijakan hukum terbuka dan otonomi internal berdasarkan anggaran dasar/peraturan internal partai (AD/ART) berisiko melegitimasi personalisasi kekuasaan dan oligarki partai. Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan mendesak untuk mereformasi tata kelola internal partai sebagai pemegang monopoli konstitusional dalam konservasi kepemimpinan nasional, yang semakin terkikis oleh praktik-praktik patrimonial. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, kontekstual (teori demokrasi intra-partai dan institusionalisasi partai), dan hukum, studi ini secara kritis menganalisis penalaran hukum dari panel yudisial. Temuan menunjukkan bahwa pasivisme yudisial Mahkamah Konstitusi gagal membedakan logika konseptual partai politik dari organisasi advokasi, sehingga memungkinkan anggaran dasar/peraturan internal partai dimanipulasi oleh elit. Akibatnya, ketiadaan sirkulasi kepemimpinan secara sistemik di dalam partai membuat kemitraan pejabat publik menjadi sandera dan meningkatkan sistem presidensial. Kajian ini menyimpulkan perlunya mendefinisikan kembali otonomi partai dan merumuskan peraturan-peraturan penting yang membatasi kepemimpinan partai secara maksimal dua periode, baik melalui revisi Undang-Undang Partai Politik maupun melalui perubahan yurisprudensi Mahkamah Konstitusional. Kata kunci : Demokrasi Intra Partai; Mahkamah Konstitusional; Kebijakan Hukum Terbuka; Institusionalisasi Partai Politik; Personalisasi Kekuasaan.
Copyrights © 2026