Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia mengenai Sentra Gakkumdu dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia ditinjau dari perspektif Teori Jenjang Norma Hukum serta kesesuaiannya dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan teoretis untuk menjawab permasalahan hukum yang dikaji. Berdasarkan hasil penelitian, ditinjau dari perspektif Teori Jenjang Norma Hukum Hans Nawiasky, Peraturan Bersama Sentra Gakkumdu yang lahir dari pendelegasian limitatif Pasal 152 ayat (4) Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah berkedudukan sebagai peraturan pelaksana (Verordnung), bukan peraturan otonom (Autonome Satzung) maupun peraturan kebijakan (beleidsregels). Namun, ditinjau dari asas pembentukan peraturan perundang-undangan, keberadaannya belum memenuhi asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, baik karena nomenklatur jenis Peraturan Bersama tidak diakomodasi dalam Pasal 7 dan Pasal 8, kaburnya kedudukan hierarkis akibat pembentukan lintas lembaga, maupun ketidaksepadanan antara materi muatan penegakan hukum pidana pemilihan dengan bentuk instrumen yang digunakan.
Copyrights © 2026