Pembagian kewenangan pusat dan daerah di Indonesia bergerak antara desentralisasi dan resentralisasi, sedangkan batas konstitusional diskresi pembentuk undang-undang untuk menarik kewenangan daerah belum dirumuskan secara operasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis desain desentralisasi berdasarkan Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal 18B UUD NRI 1945 serta merumuskan kerangka terintegrasi untuk menilai distribusi dan redistribusi urusan pemerintahan. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis serta penalaran hukum yang bersifat preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otonomi seluas-luasnya melindungi ruang pengambilan keputusan daerah tanpa meniadakan koordinasi nasional yang dapat dibenarkan. Penelitian ini menawarkan model constitutional parameter-based decentralization dengan tiga tingkat: enam parameter substantif (sifat urusan dan kepentingan nasional; subsidiaritas dan kedekatan; eksternalitas dan skala; efisiensi dan kapasitas, termasuk fiskal; akuntabilitas demokratis; serta kekhususan dan keragaman daerah), uji proporsionalitas empat tahap (tujuan yang sah, kesesuaian, kebutuhan, dan keseimbangan), serta institusionalisasi melalui decentralization impact assessment, partisipasi daerah, evaluasi periodik, intervensi bertingkat, dan pengujian konstitusional. Model tersebut merupakan tawaran preskriptif, bukan prosedur yang telah diwajibkan hukum positif, untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas penataan kewenangan pusat dan daerah.
Copyrights © 2026