Percetakan stiker custom tumbuh pesat sebagai segmen UMKM kreatif di Indonesia. Pesanan terlambat, spesifikasi yang meleset dari permintaan, dan cacat yang baru terdeteksi setelah serah terima merupakan keluhan berulang. Toko 57 Stic di Panekan, Magetan, berada tepat di tengah pola itu dan dijadikan studi kasus tunggal. Dua pertanyaan dikemukakan. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha seharusnya dikerangkai dari sudut hukum ekonomi syariah? Seperti apa bentuk mekanisme transaksi yang berjalan di lapangan? Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi rujukan silang pada sisi hukum positif. Rancangan penelitian kualitatif berjenis yuridis-normatif, ditriangulasikan ke dua puluh satu artikel jurnal ter-peer-review rentang 2021-2026 disertai Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 05, 06, dan 09 Tahun 2000. Analisis menarik dua benang merah. Pertanggungjawaban pelaku usaha berdiri di atas doktrin mas'uliyyah dan diwujudkan melalui hak khiyar konsumen, kewajiban memperbaiki atau mengganti barang, ta'widh berupa ganti rugi tunai, serta sanksi administratif dan sosial. Empat jalur tersebut bertemu pada batas tujuh hari Pasal 19 UU 8/1999. Akad yang paling pas memayungi transaksi harian adalah istishna', dengan ijarah 'amal untuk pesanan saat konsumen menyediakan bahan baku sendiri. Tujuh tahapan normatif perlu dijalankan supaya akad sah dan gharar terhalau.
Copyrights © 2026