Persekongkolan tender dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan pelanggaran persaingan usaha yang kerap terjadi pada proyek infrastruktur di Indonesia, berdampak pada kerugian keuangan negara serta merusak prinsip transparansi, keadilan, dan efisiensi pengadaan publik. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik ini mengandung unsur gharar, tadlis, dan risywah yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, dengan bahan hukum berupa regulasi, putusan KPPU, serta literatur hukum persaingan usaha dan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persekongkolan terjadi secara horizontal, vertikal, maupun gabungan, dan belum sepenuhnya dapat dicegah oleh regulasi yang ada. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi anti-persaingan serta integrasi nilai-nilai syariah dalam sistem pengadaan pemerintah. Kata-kata kunci: Persekongkolan, Pengadaan, Syariah, Anti-persaingan, Regulasi.
Copyrights © 2026