Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik penetapan ganti rugi terhadap kerusakan inventaris gampong dalam kegiatan sewa-menyewa tanpa perjanjian tertulis di Gampong Paya Cut, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen, serta meninjaunya melalui konsep dhaman dan 'urf dalam Hukum Ekonomi Syariah.Praktik sewa-menyewa inventaris gampong di Gampong Paya Cut dilakukan berdasarkan kesepakatan lisan tanpa perjanjian tertulis yang rinci, sehingga memicu sengketa ketika terjadi kerusakan barang (seperti kursi patah/retak). Penelitian hukum empiris ini mengkaji penyelesaian sengketa tersebut melalui lensa hukum Islam (konsep Dhaman dan 'Urf Fasid) serta hukum positif lokal (Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat). Hasil penelitian menunjukkan bahwa musyawarah gampong membebankan ganti rugi sepenuhnya kepada penyewa berdasarkan kebiasaan setempat. Namun, dalam perspektif fiqih muamalah, pembebanan ganti rugi atas barang yang rusak akibat penyusutan alami (usia pakai) tanpa adanya unsur kelalaian sengaja (ta'addi) dikategorikan sebagai 'Urf Fasid (kebiasaan yang rusak/salah). Secara yuridis, Qanun Aceh No. 9 Tahun 2008 mengutamakan penyelesaian melalui peradilan adat gampong yang mengedepankan keadilan dan kemaslahatan, bukan sekadar pembebanan sepihak yang memberatkan.
Copyrights © 2026