<![CDATA[Penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan retribusi parkir tepi jalan oleh Dinas Perhubungan Kota Jayapura belum berjalan optimal, disebabkan oleh banyaknya juru parkir liar dan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tak tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan empat prinsip good governance, yaitu akuntabilitas, value for money, transparansi, dan efektivitas manajemen sumber daya manusia. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap delapan informan yang terpilih melalui purposive dan snowball sampling. Hasilnya penelitian menunjukkan bahwa meskipun keempat prinsip tersebut telah diterapkan, efektivitasnya masih kurang. Pelaporan retribusi parkir memiliki alur pertanggungjawaban yang jelas, di mana juru parkir resmi menyetor hasil pungutan harian kepada petugas penagihan yang dilanjutkan ke kas daerah. UPT Perparkiran juga rutin berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah untuk memastikan kesesuaian data. Akuntabilitas internal terstruktur, tetapi transparansi hanya sebatas tarif yang konsisten dan laporan keuangan yang belum dipublikasikan. Value for money terhambat oleh sistem manual dan keberadaan parkir liar, meskipun peluncuran QRIS pada November 2025 diharapkan menjadi langkah positif. Efektivitas manajemen sumber daya manusia sudah terimplementasi, namun keterbukaan publik, efisiensi sistem, dan pembinaan SDM masih memerlukan perhatian dan perbaikan berkelanjutan.]]>
Copyrights © 2026
