Serangga merupakan organisme yang sensitif terhadap perubahan lingkungan sehingga banyak digunakan sebagai bioindikator kualitas lingkungan. Meskipun berbagai penelitian di Indonesia menunjukkan efektivitas penggunaannya pada ekosistem perairan dan terestrial, kedudukannya dalam sistem hukum lingkungan hidup belum banyak dikaji. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan pemanfaatan serangga sebagai bioindikator kualitas lingkungan, mengidentifikasi celah regulasi (regulatory gap), serta merumuskan rekomendasi penguatannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum lingkungan Indonesia telah menyediakan landasan normatif bagi penggunaan bioindikator serangga melalui pengaturan aspek hayati, keanekaragaman hayati, fungsi ekologis, dan perkembangan ilmu pengetahuan sehingga tidak terdapat kekosongan hukum (legal lacuna). Namun, terdapat regulatory gap pada tingkat operasional dan teknis karena biomonitoring berbasis serangga belum terintegrasi secara memadai ke dalam instrumen penilaian, pemantauan, dan evaluasi lingkungan hidup. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi instrumen yang telah ada serta penyempurnaan pengaturan teknis untuk mendukung integrasi biomonitoring berbasis serangga dalam sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia.
Copyrights © 2026