Pengawasan konten siaran langsung pada platform digital diperlukan untuk melindungi masyarakat dari konten yang melanggar hukum atau menimbulkan risiko. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum kewenangan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam pengawasan konten siaran langsung pada platform digital, serta batas materi, wilayah, dan waktu pelaksanaan kewenangan tersebut dalam kaitannya dengan perlindungan kebebasan berekspresi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Komdigi dalam pengawasan konten siaran langsung bertumpu pada kewenangan substantif Pemerintah berdasarkan Pasal 40 UU ITE yang diperoleh melalui atribusi. Berdasarkan Pasal 1 angka 23 UU ITE, Pemerintah mencakup Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Presiden. Pelaksanaan kewenangan tersebut diperinci melalui peraturan pelaksana, sedangkan kompetensi kelembagaan Komdigi ditentukan melalui pengaturan organisasi kementerian. Kewenangan Komdigi tidak berlaku secara umum terhadap seluruh konten siaran langsung karena pelaksanaannya dibatasi oleh aspek materi, wilayah, dan waktu. Ketiga batas tersebut berkaitan dengan kualifikasi konten dan bentuk tindakan, hubungan yuridis dengan Indonesia, serta keberlakuan kompetensi pada saat tindakan dilakukan. Legalitas pengawasan konten siaran langsung dapat dinilai melalui dua tahap. Tahap pertama meliputi dasar kewenangan, kualifikasi materi konten, kesesuaian bentuk tindakan, hubungan yuridis dengan Indonesia, dan kompetensi temporal. Tahap kedua meliputi tujuan yang sah, kebutuhan dan proporsionalitas tindakan, serta perlindungan kebebasan berekspresi. Karakter waktu nyata memengaruhi penilaian risiko dan urgensi penanganan tanpa memperluas ruang lingkup kewenangan Komdigi. Kerangka ini dapat digunakan untuk menilai keabsahan perintah moderasi konten atau pemutusan akses oleh Komdigi terhadap siaran langsung.
Copyrights © 2026