<![CDATA[Platform digital tidak lagi sekadar mempertemukan pedagang dan konsumen, tetapi juga mengendalikan informasi, pemeringkatan produk, pembayaran, bukti transaksi, dan mekanisme pengaduan. Perkembangan tersebut menimbulkan ketimpangan hubungan hukum serta ketidakjelasan tanggung jawab platform atas kerugian konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi perlindungan hukum konsumen dalam transaksi digital di Indonesia, mengkaji tanggung jawab platform dari perspektif keadilan, dan merumuskan model pertanggungjawaban yang tepat. Penelitian hukum normatif ini bersifat deskriptif-analitis dan preskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, filosofis, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen telah diatur melalui beberapa rezim hukum, tetapi pengaturannya masih tersebar dan belum membedakan secara tegas perantara pasif dengan platform aktif. Kedudukan hukum platform harus ditentukan berdasarkan fungsi aktual dan tingkat kendalinya. Tanggung jawab perlu diterapkan secara proporsional melalui tanggung jawab berdasarkan kesalahan, pembalikan beban pembuktian, tanggung jawab ketat secara terbatas, atau tanggung jawab bersama. Model berjenjang berbasis kendali penting untuk menyelaraskan kekuasaan faktual platform dengan kewajiban hukumnya serta mewujudkan perlindungan konsumen yang lebih berkeadilan.]]>
Copyrights © 2026
