<![CDATA[Perkembangan fintech P2P lending memberikan kemudahan akses pendanaan, tetapi juga menimbulkan berbagai risiko hukum bagi pemberi dan penerima dana. Risiko tersebut menunjukkan pentingnya perlindungan hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan karakter layanan berbasis elektronik. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pengguna fintech P2P lending, kelemahan pengaturan penyelesaian sengketa berbasis daring, serta akibat hukum yang ditimbulkannya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif menggunakan logika deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi pengguna telah diberikan secara preventif melalui pengaturan, perizinan, pengawasan, keterbukaan informasi, perlindungan data, dan layanan pengaduan serta secara represif melalui penerapan sanksi dan penyelesaian sengketa. Namun, belum terdapat pengaturan khusus dan komprehensif mengenai Online Dispute Resolution (ODR) nonlitigasi sehingga menimbulkan ketidakpastian prosedur dan kekuatan hukum hasil penyelesaian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengaturan dan pengembangan ODR yang terintegrasi dengan LAPS SJK untuk mewujudkan penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, terjangkau, aman, dan berkepastian hukum]]>
Copyrights © 2026
