<![CDATA[Status keperdataan dan hak kewarisan anak hasil Posthumous Reproduction menjadi persoalan hukum keluarga seiring berkembangnya teknologi reproduksi berbantu. Kejelasan status hukum anak tersebut penting karena berkaitan dengan pemenuhan hak keperdataannya, khususnya hak mewaris dari ayah biologis. Penelitian ini bertujuan menganalisis status keperdataan dan hak waris anak hasil Posthumous Reproduction berdasarkan hukum perkawinan dan kewarisan di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak tersebut belum memperoleh kepastian status sebagai anak sah, karena Undang-Undang Perkawinan disusun dengan asumsi pembuahan terjadi ketika kedua orang tua masih hidup. Ketidakjelasan ini turut berdampak pada hak waris, sebab Pasal 836 KUHPerdata dan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan keberadaan ahli waris saat pewarisan terbuka, sehingga anak yang belum lahir atau dikandung berisiko kehilangan hak tersebut. Oleh karena itu, diperlukan norma hukum baru yang mengatur batas waktu kelahiran anak hasil Posthumous Reproduction sebagai dasar pengakuan status dan hak warisnya, dengan pengaturan negara lain sebagai bahan perbandingan.]]>
Copyrights © 2026
