<![CDATA[Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan mens rea dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap tenaga pendidik sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan universitas serta mengkaji kepastian hukum dalam pembuktian mens rea berdasarkan sistem hukum pidana Indonesia. Permasalahan tersebut penting dikaji karena kekerasan seksual yang melibatkan tenaga pendidik memiliki karakteristik khusus berupa adanya relasi kuasa dan ketimpangan kewenangan akademik, sementara mens rea sebagai keadaan batin pelaku tidak dapat diamati secara langsung dan harus dikonstruksikan melalui fakta serta alat bukti yang sah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dianalisis secara kualitatif yuridis dengan metode deskriptif-analitis dan preskriptif melalui penafsiran hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mens rea memiliki kedudukan fundamental sebagai aspek kesalahan yang menghubungkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban individual pelaku. Relasi kuasa antara tenaga pendidik dan mahasiswa dapat menjadi fakta kontekstual yang relevan dalam mengonstruksikan keadaan batin pelaku, tetapi tidak dapat secara otomatis dipersamakan dengan mens rea tanpa didukung fakta dan alat bukti yang berkaitan dengan unsur delik. Kepastian hukum dalam pembuktian mens rea ditentukan oleh kejelasan norma, kejelasan dasar pembuktian, serta konsistensi penalaran dan penerapan hukum. Implikasi penelitian ini adalah perlunya konstruksi pembuktian mens rea yang lebih konsisten dengan tetap mengintegrasikan perlindungan korban, asas kesalahan dan kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.]]>
Copyrights © 2026
