Konstitusionalitas Alih Fungsi Lahan Pertanian untuk Proyek Strategis Nasional: Rekonstruksi Makna Kepentingan Umum dalam Hukum Agraria Indonesia

Maya Alda Yolanda (Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu)
Emelia Kontesa (Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu)

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk Proyek Strategis Nasional (PSN) menimbulkan persoalan konstitusional setelah rezim Cipta Kerja menempatkan PSN sebagai dasar pengecualian terhadap larangan alih fungsi sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstitusionalitas pengaturan tersebut serta merekonstruksi makna kepentingan umum dalam hukum agraria Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSN dan kepentingan umum merupakan dua konsep hukum yang berbeda. Status strategis suatu proyek tidak dapat secara otomatis membuktikan adanya kepentingan umum yang membenarkan penggunaan LP2B. Konstitusionalitas alih fungsi harus diuji berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 melalui penilaian terhadap manfaat publik, kebutuhan, alternatif lokasi, proporsionalitas, ketahanan pangan, dan keadilan agraria. Penelitian ini menawarkan Agrarian Public Interest Test yang terdiri atas lima parameter kumulatif, yaitu Public Purpose, Necessity, Alternative Location, Proportionality, serta Food Security and Agrarian Justice. Model ini menempatkan penggunaan LP2B sebagai tindakan pengecualian yang hanya dapat dibenarkan apabila PSN secara substantif memenuhi kepentingan umum dan tidak tersedia alternatif dengan beban agraria yang lebih ringanl.