Deferred Prosecution Agreement dalam KUHAP 2025: Model Pengawasan Yudisial Terstruktur terhadap Diskresi Penuntutan Korporasi

Masdawati (Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu)
Herlambang (Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu)
Iskandar (Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas)

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

KUHAP 2025 memperkenalkan Deferred Prosecution Agreement (DPA) sebagai mekanisme penyelesaian khusus tindak pidana korporasi yang memberikan ruang diskresi kepada Penuntut Umum sekaligus mensyaratkan pengesahan pengadilan. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi diskresi penuntutan dan pengawasan yudisial dalam Pasal 328 KUHAP serta merumuskan standar pengujian yang lebih terstruktur. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHAP dan SEMA Nomor 1 Tahun 2026 telah menyediakan dasar pengawasan hakim, tetapi belum merumuskan intensitas dan urutan pemeriksaan substantif terhadap legalitas, proporsionalitas, kepentingan korban dan publik, serta kelayakan pelaksanaan DPA. Penelitian ini menawarkan Structured Judicial Scrutiny Model yang terdiri atas legality review, proportionality review, public and victim impact review, serta feasibility and compliance review. Model tersebut dilengkapi graduated scrutiny berdasarkan tingkat keseriusan perkara dan reasoned judicial approval untuk menjamin konsistensi. Konstruksi ini menempatkan DPA sebagai bentuk controlled prosecutorial discretion yang tetap memberikan fleksibilitas kepada Penuntut Umum, tetapi membatasi risiko selective justice, corporate impunity, dan pengesahan yudisial yang bersifat formalistik.