<![CDATA[Keserentakan pilkada nasional yang ditetapkan dalam Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengubah masa jabatan kepala daerah dan menuntut masa transisi pemerintahan daerah, sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah mulai 2029. Artikel ini menganalisis konstruksi yuridis desain keserentakan tersebut dan implikasinya terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Pulau Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan sampai 15 Oktober 2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan peralihan dalam desain keserentakan cenderung dikoreksi setelah masalah muncul, dan bahwa ketentuan penjabat dalam Pasal 201 tidak otomatis dapat dipakai untuk jeda pascapemilu 2029. Masa jabatan Bupati Halmahera Selatan berakhir pada 20 Februari 2030, sedangkan pemilu daerah diproyeksikan pada 2031, sehingga timbul jeda sekitar 20 sampai 26 bulan yang memengaruhi legitimasi kepemimpinan, kesinambungan pelayanan, netralitas birokrasi, dan kesiapan penyelenggara. Pembentuk undang-undang perlu menetapkan norma transisi yang tegas, terukur, dan terbuka sebelum 2029.]]>
Copyrights © 2026
