<![CDATA[Artikel ini menganalisis politik hukum batas usia minimum perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan menggunakan perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Penelitian ini beranjak dari masalah tingginya praktik perkawinan anak di Indonesia, meskipun telah terjadi tren penurunan, serta adanya koreksi konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang memerintahkan revisi batas usia kawin. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan statute approach, bertumpu pada bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah terkait politik hukum, hukum keluarga, dan perlindungan anak. Analisis dilakukan secara preskriptif-analitis dengan menggunakan tiga komponen utama teori Friedman, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan batas usia minimum menjadi 19 tahun secara normatif merupakan langkah progresif, namun efektivitasnya masih dilemahkan oleh celah dispensasi kawin, ketidaksiapan dan variasi praktik lembaga pelaksana, serta budaya hukum masyarakat yang masih cukup toleran terhadap perkawinan anak. Artikel ini merekomendasikan pengetatan kriteria dispensasi, penguatan kapasitas struktur penegak dan pelaksana hukum, serta strategi transformasi budaya hukum yang lebih sistematis agar tujuan perlindungan anak dan penguatan ketahanan keluarga dapat tercapai secara lebih optimal. ]]>
Copyrights © 2026
