<![CDATA[Pelintasan batas secara ilegal di daerah perbatasan antara Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) dan Republik Indonesia adalah masalah pengelolaan yang tidak hanya terkait dengan pengawasan dan penerapan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi geografis, ekonomi, sosial, budaya, hubungan keluarga, serta keterbatasan akses terhadap dokumen resmi yang sah. Penelitian ini bertujuan mengteliti bagaimana pemerintah dan berbagai pihak bekerja sama dalam mencegah orang yang melintasi batas secara tidak sah di daerah perbatasan Batu Gade Mota Ain Silawan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, pengamatan di lapangan, dan analisis dokumen dari delapan sumber informasi yang berasal dari berbagai pihak, yaitu unsur imigrasi Indonesia, instansi imigrasi Timor Leste, aparat keamanan UPF, pemerintah setempat, serta masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang mencakup proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penelitian menunjukkan bahwa pemerintah melakukan kerja sama melalui tiga aspek, yaitu antar pemerintah, antara pemerintah dan masyarakat, serta antar masyarakat, namun belum berjalan dengan baik. Hambatan utama terdiri dari koordinasi yang masih dilakukan secara sektoral, perbedaan dalam aturan dan prosedur, keterbatasan sumber daya dan teknologi, partisipasi masyarakat adat yang belum maksimal, serta akses yang terbatas terhadap dokumen perjalanan. Penelitian menunjukkan bahwa hubungan keluarga dan budaya masyarakat perbatasan yang selama ini memengaruhi orang untuk melakukan perjalanan ilegal dapat dimanfaatkan sebagai modal sosial untuk mencegah aksi illegal crossing. Temuan itu mengarah pada model pemerintahan perbatasan kolaboratif yang berbasis tiga dimensi kerja sama, yaitu keamanan, pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan.]]>
Copyrights © 2026
